Kembangkan Bisnis Kamu dengan Indodana Co-branding PayLater
Tingkatkan penjualan dengan program cicilan mudah dan fleksibel yang didesain khusus untuk bisnis kamu. Pembayaran jadi mudah, kamu semakin fokus berjualan!
Indodana Co-branding PayLater Sudah Digunakan Oleh:
Apa Itu Layanan Co-branding PayLater?
Tingkatkan Konversi Penjualan Kamu
Tingkatkan daya beli pelanggan kamu dengan opsi pembayaran cicilan.
Didesain Khusus Untuk Kebutuhan Brand & Bisnis Kamu
Kami bekerja dengan kamu untuk mendesain pengalaman true-to-brand untuk pelanggan.
Layanan Pinjaman Terpercaya Berizin OJK
Kami beroperasi sesuai standar OJK, menjamin layanan aman dan terpercaya.
Analisis Data untuk Customer Insight
Pahami pelanggan dan optimisasi bisnis kamu dengan analisis data kami.
Siap memakai layanan ini atau memiliki pertanyaan seputarnya? Silakan isi form di bawah dan tim kami akan menghubungi kamu.
Pertanyaan Seputar Layanan Co-branding PayLater
Indodana Co-branding PayLater adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk memberi barang secara kredit pada platform partner.
Pelanggan mengajukan limit cicilan melalui platform kamu. Sistem analisa kredit & tim kami akan memproses pengajuan dan memberikan limit yang kemudian dapat digunakan untuk berbelanja pada platform kamu. Seluruh proses dari pendaftaran hingga pembayaran akan terjadi di platform kamu sehingga lebih mudah digunakan oleh pelanggan kamu
Layanan Indodana Co-branding PayLater memberikan fasilitas pembayaran cicilan tanpa kartu kredit untuk pelanggan di platform kamu. Pelanggan kamu dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan pembayaran di kemudian hari tanpa harus mengunduh platform lain.
Selain menyediakan layanan PayLater, kamu juga bisa menikmati berbagai layanan lain yang disediakan oleh Indodana seperti:
- Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masih pihak.
- Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
- Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
- Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing- masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.